MENUJU IKON SHIP BUILDER TERKEMUKA

2017-06-01 00:00:00

Ir. Budiman Saleh, MS, PhD, Direktur Utama PT PAL INDONESIA

Program ‘Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) dan program Tol Laut memberikan tantangan tersendiri bagi PT PAL Indonesia sebagai pusat keunggulan industri maritim nasional. Apalagi UU No. 16 Tahun 2012 telah mengatur banyak hal tentang industri pertahanan nasional.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Hamparan wilayahnya mencapai dua pertiga adalah wilaya laut dan Indonesia termasuk negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.

Kondisi dan luas wilayah yang dimiliki Indonesia ini menyimpan potensi, sekaligus membutuhkan strategi pertahanan yang solid dan integral.

Sebagai negara maritim, posisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, berada di posisi silang antar dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Hindia dan Pasifik memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi dan peluang pengembangan industri kelautan yang menjadi kekuatan ekonomi nasional, jika dieksplorasi dengan benar.

Setidaknya sektor kelautan ini dapat memberikan dampak positif yang luas terhadap pengembangan antara lain ; (1)  industri transportasi, (2) industri maritim dan perkapalan, (3) industri lepas pantai, (4) industri perikanan, (5) industri pariwisata, dan (6) industri pertambangan minyak lepas pantai, gas bumi serta sumber daya mineral lainnya.

Komitmen pemerintah di dalam pengembangan sektor kelautan, yang diwujudkan dalam program ‘Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) dan program TOL Laut, berdampak langsung pada optimalisasi industri kelautan nasional, yang pada gilirannya akan memberikan harapan baru sebagai sektor yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

PT PAL Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap terlibat dan memberikan kontribusi riil terhadap dua program andalan dan prioritas pemerintah Joko Widodo (Jokowi) itu.

Sebagai sebuah industri strategis yang bergerak di bidang galangan kapal, produksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia khususnya untuk matra laut, keberadaan PT PAL Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pengembangan industri kelautan nasional.

PT PAL Indonesia yang berlokasi di Ujung, Surabaya, Jawa Timur, dengan kegiatan bisnis utamanya meliputi produksi kapal perang dan kapal niaga, jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, dan rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien.

“Saat ini kemampuan dan kualitas rancang bangun kapal dari PT PAL Indonesia telah diakui pasar internasional. Kapal-kapal produksi PT PAL telah melayari perairan internasional di seluruh dunia,” ungkap Direktur Utama PT PAL Indonesia, Ir. Budiman Saleh, MS, PhD, kepada TRIAS dalam satu kesempatan wawancara di ruang kerjanya, pertengahan Mei 2017.

Sebagai perusahaan galangan kapal dengan pengalaman lebih dari tiga dasawarsa, PT PAL Indonesia (Persero) bersama karyawan sejumlah 1.280 personil, telah menguasai pembangunan beragam produk-produk berkualitas.

Budiman Saleh menuturkan peran dan posisi PT PAL Indonesia dalam dinamika pembangunan nasional sektor maritim, khususnya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah sebagai pemadu utama Alutsista Matra Laut.

Mantan Direktur Niaga dan Restruk- turisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) ini sebelumnya mengutip petikan pidato Joko Widodo saat dilantik sebagai Presiden RI, pada 20 Oktober 2014.

“…Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali”

Dalam persepsi Budiman Saleh, visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus didukung oleh setidaknya lima (5) elemen dasar.

Pertama, negara maritim yang ‘berdaulat’ secara budaya bahari, industri, infrastruktur, ekonomi, armada (sipil- militer), iptek, serta kualitas manusia (SDM) yang mumpuni.

Elemen kedua, ‘kemandirian’ yakni bebas menentukan nasib sendiri dan mampu mengelola sumberdaya maritim sendiri.

Elemen ketiga adalah ‘maju’ yang ditandai oleh perekonomian yang kuat dan berkesinambungan. Elemen keempat, ‘kuat’  yaitu  mampu  menjaga kedaulatan, berwibawa, dan dihormati.

Terakhir, ‘mampu’ memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian dunia sesuai kepentingan nasional  Indonesia (proyeksi kekuatan diplomasi dan postur pertahanan).

Bagi Budiman, kelima elemen dasar tersebut merupakan kondisi mutlak untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

POTENSI SEKTOR MARITIM
Budiman  Saleh  menerangkan  apa saja yang menjadi potensi Indonesia disektor maritim. Fakta perdagangan barang di dunia meliputi 70% di Kawasan Asia Pasifik, 75% melalui jalur laut, dan 45% melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

Mengutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 dalam program Tol Laut, Budiman mengklaim bahwa pemerintah sangat serius dan tidak main-main dengan program Tol Laut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun dan menyediakan infrastruktur terkait demi mewujudkan program prestisius dan menantang itu.

Alokasi anggaran sebesar Rp 39,5 triliun untuk pembangunan 24 pelabuhan besar di Nusantara. Kemudian, pemerintah menganggarkan Rp 57,3 triliun untuk pembelian kapal yang meliputi 83 unit kapal container senilai Rp 28,15 triliun, 500 unit kapal rakyat senilai Rp 25 triliun, dan 26 unit kapal perintis senilai Rp 4,6 triliun.

GALANGAN KAPAL , INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT
Budiman Saleh menekankan bahwa galangan kapal merupakan satu dari tiga elemen utama infrastruktur transportasi laut. Dua elemen utama lainnya adalah kapal dan pelabuhan/dermaga.

Akan tetapi, lanjut Budiman, kondisi riil pasar menuntut pembangunan kapal-kapal baru dan reparasi kapal. Namun, ada beberapa hambatan dalam pembangunan kapal baru yakni pasar terbesar masih Belanja Negara dan BUMN, kalangan swasta nasional belum sepenuhnya percaya pada Galangan Ka- pal Dalam Negeri, kalaupun ada baru sebatas untuk jenis Tugboat dan Barge.

Di samping itu, kata Budiman, pasar lebih condong membeli kapal-kapal bekas ketimbang memesan kapal baru. Termasuk kapal militer jenis  combatan ataupun non-combatan baik pasar dalam maupun pasar luar negeri.

“Perlu keberpihakan semua pihak untuk berani ambil risiko memesan pada galangan kapal dalam negeri dan siap bekerja sama dengan galangan asing pemilik teknologi untuk transfer teknologi,” ujar Budiman Saleh mem berikan saran.

Sedangkan untuk pengembangan pasar reparasi kapal, Budiman mengatakan, galangan nasional harus melakukan investasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Ia menunjuk satu contoh kasus, kapasitas terpasang Galangan Nasional baru 70% yang ber- dampak pada terjadinya antrian sampai dengan tiga bulan.

Lantas di manakah peran galangan kapal dalam Poros Maritim?, Budiman Saleh mengatakan, dari 5 (lima) Pilar Poros Maritim, peran industri galangan kapal terkait dengan 2 (dua) pilar, yakni mendukung pilar ke-3 (Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarpu- lau) dan pilar ke-5 (Memperkuat Pertah- anan Maritim).

“Galangan Kapal  Nasional baik BUMN maupun swasta, melalui produk komersial, mendukung Pilar ke-3 Poros Maritim yaitu Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar pulau dan dan melalui produk Pertahanan, mendukung Pilar ke-5 Poros Maritim yakni Memperkuat Pertahanan Maritim,” papar Budiman.

Peluang dan Tantangan
PT PAL Indonesia (Persero) merupakan pusat keunggulan industri maritim nasional. Selama lebih dari tiga dasawarsa (1985-2017), PT PAL Indonesia telah memproduksi sebanyak 234 unit kapal dari berbagai jenis dan peruntukkannya.

Terlepas dari berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh PT PAL Indonesia, bagi Budiman Saleh, tantangan PT PAL bukan hanya soal bagaimana mengem- bangkan seluruh lini bisnisnya, namun juga tentang tata kelola perusahaan.

Ia membenarkan, perencanaan produksi atau keuangan memang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Tetapi, dalam persepsinya, fokus manajemen PT PAL saat ini adalah bagaimana menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar atau GCG (Good Corporate Governance).

Mulai dari tata kelola penjualan, tata kelola harga, tata kelola penyusunan book order, tata kelola penyusunan produksii, sampai pada tata kelola penagihan-penagihan.

“Kami tidak menaifkan PT PAL sedang disorot. Tapi bagi saya, sorotan orang itu merupakan bentuk dari kepedulian pada industri perkapalan nasional yang diujung tombaki oleh PT PAL,” kata Budiman yang lama bergelut di dunia industri kedirgantaraan nasional, sehingga ada atribut terarah pada dirinya “From Air to AIR” tatkala ditunjuk Presiden Jokowi menjadi nahkoda PT PAL Indonesia.

Budiman mengaku senang mengemban tugas baru sebagai Dirut PT Pal In- donesia sebab ia memiliki adrenaline baru dan challenge baru. Ia juga melihat potensi positif dari tata kelola yang ia akan benahi di perusahaan plat merah itu.

Selain itu, terkait bisnis PT PAL send­iri, Budiman merasa tertantang karena ada trend penurunan pada produksi ka­pal-kapal baru. Selama ini, PT PAL menjual kapal-kapal niaga, kapal angkut, transport carrier, kapal tanker dan kapal penelitian.

“Karena itu kita harus reshipping our mindseat, apalagi kita punya pasar domestik yaitu kalangan militer dalam negeri untuk combatan dan non-combatan serta pasar militer luar negeri,” imbuhnya.

Pasar militer dalam negeri, lanjut Budiman, tentu harus diprioritaskan apalagi dengan adanya UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

UU tersebut mengatur sedemikian rupa mulai dari pemilihan Alutsista (alat utama), kemudian teknologi, perencanaan pembangunan produksi kapal, perencanaan produksi, penyiapan SDM, kebijakan fiskal, restrukturisasi, hingga promosi perusahaan di luar negeri.

Budiman melihat dengan adanya UU 16/2012, PT PAL tidak hanya sebagai produsen Alut, tapi juga harus digear up, diarahkan ke arah alut sistem persenjataan, tidak hanya alut platform saja. Di situlah perlu sekali penguasaan tentang CMS (Combat Management System) dan persenjataan lainnya.

“Itu adalah suatu blessing yang PT PAL peroleh dari UU No. 16/2012. Bagaimana PT PAL memanfaatkan dan menjadi PR bagi kami sehingga, postur yang diinginkan militer dalam negeri tidak hanya dalam tulisan kertas,” cetus Budiman.

“PT PAL yang sudah bagus dan piawai dengan design center untuk perkapalan juga  harus  menguasai  CMS teknologi dan sistem persenjataan. Misalnya, perlunya kemampuan kapal ditingkatkan dengan  dipasangi  sensor-sensor  penangkap dan pendeteksi lawan ataupun potensi lawan. Di samping itu, sistem persenjataanya terintegrasi dengan CMS nya sendiri.”

PT PAL juga sangat aktif untuk mengembangkan pangsa pasar luar negeri, karena kita tidak bisa hidup hanya dari sisi pasar APBN tapi juga harus bisa dari pasar non APBN yaitu pasar luar negeri.

Budiman menambahkan, pasar luar negeri juga menjadi ajang strategis bagi PT PAL sebagai wahana untuk melakukan penelitian dan pengembangan (research and development) dan langsung diaplikasikan untuk kepentingan TNI AL, misalnya, tanpa melalui suatu proses research development atau enginering cost lagi. Belajar dari pengalamannya selama di PT DI dulu, Budiman mengaku bidang research development tidak memiliki dana memadai.

“Research  development di PAL dilakukan dengan melalui produk-produk dengan customer besar, sehingga lang sung serta-merta pada produk, meskipun risikonya tinggi tapi tetap dibutuhkan suatu kehati-hatian,” ucapnya.

Budiman adalah tipe yang tidak cepat berpuas diri dengan yang hasil dan kondisi yang ada. Ia sosok yang visioner dalam melihat setiap peluang dan tantangan.

Ia menekankan, barang (spare part) bisa dibeli dari pasar internasional manapun, namun kemampuan untuk merakit yang harus dimiliki bangsa Indonesia.

“Kemampuan merakit dan merakit senjata itu saya anggap blessing untuk diangkat oleh PT PAL. Saya berharap pasar dalam dan luar negeri dapat kita manfaatkan,” tegasnya.

Pemeliharaan dan Perbaikan
Budiman menekankan juga bahwa PT PAL harus kuat di sisi pemeliharaan dan perbaikan. Alasannya adalah karena itu bisa menjadi bread and butter Indonesia. Selama ini, pemeliharaan dan perbaikan sepertinya terlupakan padahal didalam UU 16/2012 sudah diamanatkan untuk dilakukan di dalam negeri.

“Bisa dibayangkan seandanya kita melakukan kolaborasi dengan industri dari Eropa, Korea, China, ataupun Rusia. Kita menjadi subkontraktor dari suatu principal manufacture, yang mana data-data teknologi, data engineering, data manual, dan sebagainya tidak kita miliki. Lantas, bagaimana kita bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan?” ujar Budiman dengan nada retoris.

Jadi, alangkah baiknya jika PT PAL yang menjadi kontraktor utamanya. Dengan begitu, PT PAL bisa mendapatkan kesempatan untuk menitipkan orang-orang tertentu bukan hanya di program managemen tetapi juga di proses engineering, produksi dan logistik, sehingga bisa diketahui program managemen ideal itu seharusnya seperti apa.

“Best practice dari luar negeri bisa kita ambil. Ke mana saja sourcing beli, kemudian dari sisi engineering, bagaimana kita bisa tahu perubahan-perubahan, desain engineering, dan modifikasi yang bisa kita lakukan di suatu hari. Ini adalah suatu mata rantai yang bisa kita lakukan jika kita bisa menguasai dari hulu sampai hilir. Tidak perlu banyak orang cukup orang-orang tertentu di PT PAL,” imbuh Budiman.

Bagaimana jika PT PAL masuk di grup rekayasa umum (general engineering)? Karena kaitannya nanti membuat platform, doc, listrik, gas dan sebaginya ini menjadi bagian bread and butter.

“Makanya di PT PAL saya tetap mengambil keputusan tetap akan ada rekayasa umum dan perbaikan dan pemeliharaan, jadi itu ada rumah tersendiri di samping streamline.”

Terakhir, Budiman Saleh mengatakan, penguasaan teknologi dan rekrutmen tenaga-tenaga terdidik yang memiliki akses pada teknologi sangat penting untuk pengembangan PT PAL ke depan.